Kondisi serupa juga terjadi di sekolah kejuruan. Di SMK Informatika di Pulau Makian, misalnya, tidak tersedia guru khusus informatika. Ironisnya, fasilitas praktik pun dinilai belum memadai untuk menunjang keterampilan siswa.
Di sisi lain, ia mengkritik kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai lebih fokus pada pembangunan rumah layak huni, ketimbang pembenahan sektor pendidikan.
“Rumah layak huni memang penting, tetapi itu bukan urusan wajib pemerintah provinsi. Yang lebih mendesak justru memperbaiki sekolah yang tidak layak dan memastikan ketersediaan guru,” tandasnya.
Komentar