Sebelumnya sejumlah elemen menyatakan penolakan.
Dikutip pernyataannya di media Ternate Pos, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara, Julfikar Sangaji, memberikan komentar tajam terkait kebijakan ini.
Menurutnya, langkah pemerintah ini secara terang-terangan mengabaikan etika kemanusiaan global, terutama mengingat afiliasi perusahaan tersebut dengan Israel.
“Perusahaan ini tercatat memiliki jaringan bisnis dengan ekosistem industri Israel, bahkan induknya, Ormat Technologies Inc, didirikan di Yavne, Israel pada 1965,” ujar Julfikar merujuk pada latar belakang perusahaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa di saat dunia menyaksikan genosida di Palestina, pemerintah Indonesia justru membuka pintu bagi arus modal yang memperkuat struktur kekuasaan transnasional tersebut.
Komentar