“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas (due diligence) yang menyeluruh. Jangan sampai kehadiran investasi di daerah justru memicu kegaduhan sosiologis akibat minimnya transparansi mengenai afiliasi korporasi yang bersangkutan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Alqassam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga diperoleh penjelasan yang kredibel dari otoritas terkait. Ia berharap transisi energi menuju masa depan hijau di Halmahera berjalan tanpa meninggalkan beban polemik geopolitik.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi geothermal di daerah. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mencederai integritas diplomasi nasional. Klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM sangat dinantikan agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar dan bermartabat,” pungkas Alqassam.***
Komentar