Sidak yang dimulai dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Haltim, lalu berlanjut ke BKPSDA, Bagian Ekonomi dan Pembangunan, serta beberapa bagian lainnya, menjadi cermin dari upaya serius Sekda dalam membenahi budaya kerja ASN yang selama ini dinilai longgar dan kurang akuntabel.
“Sidak ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan, disiplin, serta kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Haltim. Dengan cara ini, kinerja aparatur dapat diukur dengan cara yang sistematis dan jelas,” ujar Ricky.
Namun, temuan ini juga menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana pengawasan internal selama ini berjalan? Apakah ketidakhadiran pimpinan seperti Kabag Ekbang merupakan kejadian insidental atau justru sudah menjadi kebiasaan yang dibiarkan?
Kritik pun mengemuka dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran disiplin telah menciptakan budaya permisif di kalangan ASN. Ketegasan Sekda Ricky patut diapresiasi, namun langkah ini harus diikuti dengan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan pemberian sanksi yang konsisten agar tidak berhenti pada tindakan simbolik semata.
Komentar