Para ilmuwan politik itu menyoroti fenomena kemunculan sejumlah pemimpin yang terkesan “diktator”, yang justru muncul melalui hasil pemilu. “Bagi mereka, demokrasi mati bukan karena pemimpin diktator – jenderal militer, yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, tapi justru pemimpin yang dihasilkan oleh koalisi partai politik”.
Partai politik sepertinya terjebak pada idiom paska-kebenaran dan menganggap bahwa kebenaran itu tidak penting. Fenomena ini lalu disebut post-truth, sebuah istilah yang pada tahun 2016 oleh Oxford Dictionary dilabelkan sebagai word of the year. Istilah pasca-kebenaran menggambarkan sebuah kondisi ketika kebenaran dianggap tak lagi penting dalam politik.
Jika politik diubah dari soal benar atau salah menjadi soal menang atau kalah, segala cara dapat dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas, termasuk transaksi mahar politik. Kebenaran dengan ketiga aspeknya, yakni sebagai fakta, moral publik dan sistem nilai, maka partai politik tersebut telah mengingkari ideologi perjungannya. Timoty Snyder tidak berlebihan saat mengingatkan dalam On Tyrani (2017) bahwa “pasca-kebenaran adalah pra–fasisme”, (Hardiman, Kompas, 2018).
Dalam perspektif ini, Joseph Stiglitz (2019), menggarisbawahi ancaman teknologi baru terhadap demokrasi yang lebih meresahkan ketimbang ancaman potensial terhadap ekonomi dan privasi. Teknologi baru, catatnya, pedang bermata dua. Para pendukung menyorotinya positif: penciptaan ruang publik yang lebih besar di mana suara setiap orang dapat didengar. Tetapi terlihat pula sisi yang jauh lebih jahat.
Pendeknya, hasrat manusia akan derajat dan martabatnya adalah roda penggerak utama dalam perjalanannya yang mau tak mau akan berujung pada demokrasi. Mengapa demokrasi? Karena demokrasilah yang paling dapat menjamin harkat dan martabat individu akan kebebasan dan pengakuan akan martabatnya.
Dialektika dari optimisme itu kini berubah menjadi skeptisisme. Dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (2018), Fukuyama melihat, betapa demokrasi sekarang sedang mundur, atau malah berada dalam ancaman bahaya yang akan menghancurkannya. Ancaman itu datang dalam bayangan gelap globalisasi, yang dengan kedahsyatan pertumbuhannya ternyata juga membuahkan ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya dalam negara yang lemah, tapi juga negara yang kuat demokrasinya.
Itu terlihat dalam gejala kecenderungan perjuangan partai politik dalam sistem demokrasi. Terlihat bagaimana partai-partai politik mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih umum dan menyeluruh, dan condong menjadi perwakilan dari kelompok oligarki tertentu.
Budaya Politik
Lalu, apa pengertian budaya politik? Lucian W. Pye mencatat budaya politik itu “terdiri dari sikap-sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik”.
Komentar