“Banyak pejabat lain, termasuk Sekretaris Daerah, yang juga tengah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam kasus dugaan korupsi, tapi tidak mendapat perlakuan serupa. Ini jelas menunjukkan adanya tebang pilih,” lanjut Iram.
Ia menilai, keputusan Gubernur lebih mencerminkan kepentingan politik ketimbang upaya membenahi tata kelola pemerintahan. “Penonaktifan ini sarat kepentingan politik dan keberpihakan yang tidak rasional. Jika praktik ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik internal yang berujung pada pelaporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tegasnya.
Kritik ini memperkuat dugaan bahwa reformasi birokrasi di Maluku Utara masih jauh dari harapan. Alih-alih membangun sistem yang transparan dan akuntabel, kebijakan yang diambil justru memperlihatkan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Komentar