Para pengamat sepakat bahwa retorika visioner dan jargon anti-korupsi yang digaungkan Sherly-Sarbin tidak boleh membuat aparat penegak hukum lengah. “Jangan terbuai oleh pidato dan narasi. Yang dibutuhkan adalah pengawasan ketat dan tindakan tegas,” kata A. Malik Ibrahim.
Ia menambahkan bahwa KPK, Kejaksaan Agung, dan BPKP harus bersinergi untuk mengawal setiap rupiah anggaran yang dikelola Pemprov Malut. “Ini bukan soal politik, ini soal menyelamatkan uang rakyat,” tegasnya.
Pemerintahan Sherly-Sarbin kini berada di persimpangan antara harapan dan kecurigaan. Di satu sisi, mereka menunjukkan langkah proaktif dengan menggandeng KPK dan BPKP. Namun di sisi lain, temuan-temuan yang muncul justru memperkuat dugaan bahwa sistem pengelolaan anggaran di Malut masih perlu dikawal dan diawasi ketat.
Sementara Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara dan Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Maluku Utara yang dikomfirmasikan pandangan para pengamat ini tidak menanggapinya.
Nenutup perbincangannya, Sofyan Abas mengapresiasi langkah dini BPKP Malut mengevaluasi anggaran proyek Trans Kie Raha dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara.
“Salut dan apresiasi buat BPKP Nalut”ucap dia menutup perbincangan.
Salut juga buat KPK yang komitmen di garis “Follow the money,” kata KPK. Dan kini, semua mata tertuju pada pengelolaan anggaran APBD Maluku Utara.***
Komentar