RUU yang Lebih Menguntungkan Birokrasi daripada Rakyat Pulau
Mukhtar juga menyoroti orientasi fiskal dalam RUU ini yang dinilai lebih menguntungkan birokrasi daerah ketimbang masyarakat pulau. Ia menyebut, insentif fiskal yang dijanjikan dalam RUU berpotensi hanya dinikmati oleh pusat administratif provinsi, sementara masyarakat di pulau-pulau kecil tetap terpinggirkan.
“RUU ini tidak menyertakan indikator objektif seperti jumlah pulau kecil berpenduduk, indeks konektivitas laut, atau disparitas harga antar-pulau. Tanpa itu, dana afirmatif hanya akan memperkaya pusat, bukan menjangkau pinggiran,” kritiknya.
Menjauh dari Semangat Deklarasi Juanda
RUU Kepulauan, menurut Mukhtar, justru menjauh dari semangat Deklarasi Juanda yang memperjuangkan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, dan hukum. Alih-alih memperkuat kesatuan, RUU ini malah menciptakan fragmentasi administratif baru yang bisa memicu pertarungan kepentingan fiskal antarprovinsi.
“Deklarasi Juanda itu tentang keadilan dan pemerataan. Tapi RUU ini malah berpotensi melahirkan ketimpangan baru di atas ketimpangan lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan,” tegasnya.
Komentar