Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi Pemprov Maluku Utara yang selama ini dinilai pasif dalam menyambut program-program strategis nasional. Di tengah komitmen besar Presiden Prabowo untuk membangun infrastruktur pendidikan di wilayah 3T, ketidaksiapan daerah justru menjadi penghambat utama.
Nazlah menutup pernyataannya dengan seruan moral:
“Kepala daerah adalah perpanjangan tangan negara. Jika mereka gagal menjalankan fungsinya, maka rakyatlah yang membayar harganya – dengan keterisolasian, dengan penderitaan, bahkan dengan nyawa.”pungkas Nasla.
Tragedi di Loloda Utara seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sinergi pusat dan daerah. Ketika program nasional sudah tersedia, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk lamban. Karena di balik setiap jembatan yang tertunda, ada masa depan anak-anak yang ikut terhenti.
Komentar