“Yang disampaikan Wali Kota Ternate itu bukan soal pribadi, tapi soal tertib administrasi dan etika pemerintahan. Koordinasi itu penting agar tidak terjadi gesekan antar satuan kerja di lapangan,” jelas Husein.
Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, pejabat publik adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang merasa lebih tinggi dari pejabat lain hanya karena berada di level pemerintahan yang berbeda.
“Dalam organisasi kekuasaan negara, yang disebut bawahan itu adalah birokrasi, bukan kepala daerah lain. Presiden pun bawahannya adalah birokrasi kementerian, bukan gubernur. Begitu juga gubernur, bawahannya adalah dinas-dinas di provinsi, bukan bupati atau wali kota,” tegasnya.
Husein mengingatkan bahwa dinamika yang terjadi dalam rakor Pemprov Maluku Utara dan kabupaten/kota harus dilihat sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kritik dan saran, menurutnya, adalah bentuk partisipasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“2030 masih jauh. Kalau kita ingin membangun daerah ini dengan baik, semua pihak harus bisa menahan ego dan membuka ruang dialog. Demokrasi itu butuh kedewasaan, bukan fanatisme buta,” pungkasnya.
Komentar