—
Catatan Redaksi:
Kasus ini menambah panjang daftar konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkar tambang di Maluku Utara. Ketiadaan mekanisme resolusi konflik yang transparan serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas korporasi di lapangan dinilai menjadi akar dari berbagai insiden yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Komentar