Lebih jauh, Sherly menyebut langkah ini sebagai fondasi menuju “Good Governance” — sebuah sistem tata kelola pemerintahan berbasis data, teknologi, dan integritas tinggi, di mana setiap keputusan dan promosi jabatan bersandar pada hasil kerja nyata, bukan kedekatan politik.
“Kita ingin membangun ekosistem pemerintahan yang cerdas, digital, dan adil. Meritokrasi adalah kuncinya. ASN harus bersaing sehat berdasarkan kemampuan, bukan relasi,” tutur Sherly dengan tegas.
Melalui pelaksanaan uji kompetensi berbasis digital tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan keseriusannya mewujudkan birokrasi unggul yang berorientasi hasil (performance-based government) — sebuah langkah nyata menuju pemerintahan yang profesional, transparan, dan dipercaya publik.
Komentar