Keputusan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengalokasikan Rp1 miliar dana APBD untuk tampil dalam program televisi nasional di tengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp707 miliar menimbulkan ironi yang sulit ditelan nalar publik.
Di saat rakyat harus menyesuaikan diri dengan pengetatan anggaran, sang pemimpin justru sibuk membangun panggung pencitraan di layar kaca.
Kebijakan ini menampar akal sehat publik tentang prioritas moral dan etika anggaran. Sebab, yang sedang diuji hari ini bukan hanya keberanian seorang gubernur menghadapi tantangan fiskal, tetapi kepekaannya terhadap rasa keadilan rakyat.
Menggelar program televisi dengan biaya fantastis di tengah krisis bukan bentuk komunikasi publik—itu adalah komunikasi ego.
—
Publikasi yang Melampaui Akal Sehat
Dalih bahwa program tersebut bertujuan untuk menyampaikan kinerja 100 hari pemerintahan, sebagaimana disampaikan Dinas Kominfo, sejatinya tak cukup membenarkan penggunaan dana sebesar itu.
Publik tentu berhak bertanya: apakah informasi kinerja gubernur tak bisa disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, media lokal, atau platform digital yang lebih murah dan efektif?
Komentar