Di sebuah kantor pemerintahan provinsi, angka-angka pertumbuhan ekonomi sering dibentangkan di layar proyektor: dua digit, lebih tinggi dari rata-rata nasional. “Investasi tambang meningkat, pembangunan infrastruktur berjalan, Maluku Utara makin maju,” begitu narasinya. Tapi di balik angka itu, ada cerita lain yang jarang terlihat, cerita tentang bagaimana kekuasaan politik dan bisnis keluarga berbelit menjadi satu, sementara warga lokal dan lingkungan harus membayar harganya.
Gurita Bisnis Keluarga Tjoanda-Laos
Nama Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, kini tidak hanya dikenal sebagai kepala daerah.JATAM, NGO yang konsen pada isu pertambangan mengungkapkan, Ia juga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas dan pengurus aktif sejumlah perusahaan tambang, hasil warisan bisnis mendiang suaminya, Benny Laos. Dari PT Karya Wijaya di Gebe dan Halmahera, PT Bela Kencana, hingga PT Indonesia Mas Mulia, jaringan keluarga Tjoanda-Laos menguasai ribuan hektare konsesi nikel, emas, tembaga, dan pasir besi.
Pada akhir 2024, saham mayoritas PT Karya Wijaya berpindah kepadanya (71%), sementara tiga anaknya masing-masing memegang 8%. Pergeseran ini menandai fase baru dalam pengendalian bisnis keluarga, bertepatan dengan momentum politik menjelang Pilgub. Kepemilikan silang dan integrasi perusahaan memperlihatkan strategi yang matang untuk mempertahankan kendali ekonomi melalui kekuasaan politik.
Proyek Jalan Trans Halmahera Ekor-Subaim-Kobe
Salah satu titik paling kritis adalah proyek ruas Jalan Trans Halmahera, khususnya jalur Ekor–Subaim–Kobe, yang kini mendapat perhatian luas. Secara resmi, jalan ini dikatakan untuk menghubungkan kawasan terpencil dan memperlancar mobilitas masyarakat. Namun peta konsesi PT Karya Wijaya memperlihatkan kenyataan lain: jalan ini melewati titik-titik strategis tambang nikel milik keluarga Tjoanda, mempermudah logistik alat berat dan distribusi mineral.
Analisis menyoroti tiga hal:
Komentar