Namun, di balik optimisme itu, terselip ujian besar: apakah kebijakan ini benar-benar transparan dan bebas dari intervensi?
Tanpa mekanisme seleksi terbuka, publik kehilangan ruang partisipasi dalam mengawasi proses promosi jabatan. Semua keputusan berpulang pada pemetaan yang sepenuhnya dikendalikan sistem internal pemerintah daerah. Jika sistem ini disalahgunakan, ia bisa menjadi pintu masuk praktik “pembenaran digital” atas keputusan yang sesungguhnya sarat kepentingan.
Komentar