Muliansyah melihat penting sekali Kementerian ESDM perlu mengklarifikasi secara terbuka terkait penutupan aplikasi tersebut, kita maksimalkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Bahlil Lahadalia terkait dengan hilirisasi pertambangan di Indonesia.
Jika edaran tersebut tak di kontrol lagi kebijakan aplikasi MODI?, maka segala bentuk yang berkaitan dengan ketidaktransparansi, ketidakterbukaan informasi dan ilegal tambang akan secepatnya masuk dan tanpa ada pengawasan secara masif. Kata Ketum BPP KAPMI.
Komentar