Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah politik tegas meresufle Kabinet Merah Putih.Entah merespon aksi demo 28 Agustus atau tidak, langkah Presiden Prabowo ini menyita perhatian tidak saja nasional tapi global.Beberapa Menteri di pos-pos strategis di kocok ulang sang Presiden.Yang paling menyita perhatian luas adalah pencopotan Sri Mulyani dari Mentri Keuangan dan Budi Gunawan dari Menteri Kordinator politik, hukum dan keamanan atau Menko Polhukam.
Catatan ringan ini sengaja menyoroti pencopotan Budi Gunawan dan Prof Mahfud MD sebagai Menteri Menkopolhukam.
Hemat saya, pencopotan Budi Gunawan terbilang langkah tepat Presiden Prabowo namun cukup berani .Tepat karena sebagai Menkopolhukam, Budi Gunawan seolah terlihat minim peran baik pra maupun pasca demonstrasi mematikan tanggal 28 Agustus lalu.Padahal dialah kunci dari penanganan peristiwa yang disebut lebih dahsyat dari gerakan aksi menuntut reformasi itu.
Perkara kesalahannya ada pada kepentingan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama karena posisi politik Budi Gunawan sebagai orangnya Megawati Soekarno Putri, Ketua PDI P, partai pemenang pemilu 2024, partai oposisi yang menguasai 20% kursi parlemen sangat strategis.Posisi Budi Gunawan di kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran justru menjadi perekat pengaman pemerintahan Prabowo-Gibran.Sikap PDI P, partai oposisi berpengaruh yang melunak adalah garansi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Siapapun yang paham politik praktis sudah pasti geleng-geleng kepala menyaksikan sikap Presiden Prabowo yang tegas tanpa kompromi ini.Bukankah Prabowo butuh dukungan dari partai non koalisi untuk memperkuat stabilitas pemerintah ditengah partai-partai koalisi yang dicurigai main dua kaki ?
Ironisnya, apa alasan pencopotan Budi Gunawan tidak jelas, demikian tak nampak muka di media sebagai menteri yang bersalah baik secara hukum maupun “politis”.Padahal 2 isu ini merupakan isu paling efektif dibalik pencopotan menteri atau pejabat politik.
Ke dua ; pasca di copot, Prabowo belum menentukan siapa pengganti Budi Gunawan.Kursi Menkopolhukam sampai sekarang kosong, agar tak lowong memicu spekulasi liar, Prabowo mengangkat Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin sebagai Menteri ad interim atau Menkopolhukam Sementra.Ditengah situasi politik pasca aksi 28 agustus, sikap Presiden Prabowo ini mengundang konspirasi politik yang berbahaya.Kursi Menkopolhukam yang lowong dikhawatirkan memicu konspirasi, paling tidak mengundang libido kekuasan dari partai-partai koalisi merebut kue enak yang namanya Menkopolhukam.Situasi perang interes politik yang bisa menggoyahkan kesolidan internal partai koalisi.Itu belum konspirasi dari anasir luar kekuasaan bahkan internasional, potensi yang sangat terbuka ditengah politik percaturan kepentingan baik dalam negeri dan internasional yang tengah tajam baik dengan pemerintahan Prabowo maupun kepentingan internasional dengan Indonesia.
Prof Mahfud MD, Pengganti Ideal Budi Gunawan.
Presiden Prabowo sudah harus mengambil sikap, melantik Menkopolhukam devinitif yang baru.Kepentingannya jelas, Indonesia butuh segera Menkopolhukam baru untuk menjawab tantangan bangsa saat ini.
Komentar