Sayangnya, sikap DPRD pun dinilai terlalu lunak, terlalu loyo. Padahal ini bukan insiden pertama. Dalam banyak peristiwa sebelumnya, DPRD terkesan abai atau malah permisif terhadap sejumlah isu strategis, termasuk polemik Pergub yang disinyalir bertentangan dengan Perda. Diam yang berulang lama-lama membentuk persepsi bahwa DPRD tak lebih dari pelengkap prosedural—bukan aktor utama demokrasi lokal.
DPRD tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik frasa “kami kecewa”. Kekecewaan tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata—sikap tegas yang menunjukkan bahwa lembaga ini masih punya nyali, punya kehormatan, dan masih berfungsi sebagai representasi rakyat, bukan sekadar stempel anggaran.
Redaksi melihat bahwa momentum ini harus dijadikan titik balik. DPRD harus merebut kembali peran dan martabatnya melalui tiga hal pokok: konsistensi dalam menjalankan fungsi legislasi, kekuatan dalam fungsi pengawasan, dan ketajaman dalam fungsi penganggaran. Komunikasi kelembagaan harus diperkuat, tetapi lebih dari itu, perlu ditegaskan bahwa eksekutif tak bisa sesuka hati mengatur panggung kekuasaan.
Komentar