Lemahnya DPRD bukan hanya tampak dalam kasus ini. Krisis kepemimpinan lembaga ini sudah berlangsung lama. DPRD seolah kehilangan sensitivitas terhadap isu-isu besar daerah, dari polemik Pergub yang “membegal” Perda, ketimpangan pembangunan daerah, hingga transparansi penggunaan anggaran. Semua berderet, tetapi DPRD tetap menjadi penonton yang terlalu sopan, terlalu takut, atau terlalu nyaman dengan ketidakberdayaan.
Ketua DPRD seharusnya menjadi simbol kekuatan legislatif. Tetapi ketika ia sendiri tak mampu membangun disiplin kelembagaan dan membuat mitra eksekutif menghormati institusi yang dipimpinnya, maka runtuhlah fondasi kepercayaan publik. Jika pemimpin tertinggi di DPRD tak punya wibawa, maka bagaimana mungkin lembaga itu bisa menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dengan efektif?
—
Realitasnya hari ini, eksekutif berjalan sesuka hati, legislatif hanya mengekor.** DPRD menjadi lembaga tanpa daya, kehilangan pamor, dan kehilangan suara. Bahkan, di mata publik, keberadaan mereka kini mulai dipertanyakan: *apa gunanya DPRD jika bahkan untuk sekadar dihargai hadir pun mereka gagal?
Tentu masih ada waktu untuk bangkit. Tapi kebangkitan itu butuh nyali, bukan hanya narasi. Butuh aksi, bukan hanya skorsing. DPRD harus mulai menegakkan kehormatannya dengan sikap keras terhadap setiap bentuk pelecehan kelembagaan, termasuk ketidakhadiran TAPD dalam forum strategis.
Komentar