Para teknokrat kita, sebagian besar belajar teori pembangunan dari universitas bergengsi di Eropa dan Amerika, datang membawa rumus-rumus pembangunan daratan, lalu ditugaskan membangun pulau-pulau. Itu seperti menyuruh astronot memperbaiki kapal nelayan: niatnya baik, tapi alatnya tak cocok. Akhirnya lahir kebijakan-kebijakan yang distorsif, bahkan absurd: misalnya membangun industri nikel besar-besaran di pulau kecil tanpa memperhitungkan daya dukung ekologis dan sosial.
Uang seribu rupiah itu lalu menjadi semacam puisi tragis: indah dipandang, menyimpan makna filosofis, tapi tak bisa dipakai beli bensin ketinting atau bayar sinyal di ujung pulau. Ia adalah gambaran dari bagaimana negara ini pandai membingkai kepulauan secara estetika, tapi kurang lihai mengeksekusinya secara ekonomika.
Hipotesa Prabowo, jika dimaknai lebih dalam, bukan sekadar kritik pada trickle-down effect, tapi juga sebuah ajakan untuk membaca Indonesia dari laut, bukan dari darat. Dari perahu, bukan dari gedung tinggi. Sebab bisa jadi, akar kegagalan pembangunan kita adalah kegagalan membaca bentuk dasar kita sendiri: gugus pulau yang tidak bisa diperlakukan seperti daratan panjang nan sambung menyambung.
Mungkin Prabowo sedang mencari cara baru untuk memajukan bangsa: bukan dengan mengejar pertumbuhan GDP yang semu, tetapi dengan merumuskan ulang standar kemajuan yang lebih manusiawi dan lebih kepulauan. Bukan negara yang hebat dalam angka, tapi negara yang sungguh-sungguh memanusiakan manusia.
Komentar