Kecaman Rizal juga menyasar pengelola tambang yang dinilai membangkang. Meski sudah disidak oleh unsur legislatif dan perwakilan DLH, aktivitas tambang terus berjalan seolah tak tersentuh hukum.
Pemerintah Kota Ternate kini dihadapkan pada ujian serius dalam hal penegakan hukum lingkungan dan tata kelola ruang kota. Jika benar aktivitas galian ini tidak memiliki dokumen perizinan—seperti izin lingkungan, izin usaha pertambangan (IUP), maupun dokumen UKL-UPL maka langkah penutupan adalah keharusan, bukan pilihan.
Komentar