Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 yang pada pasal 9 menyatakan Sofifi adalah Ibukota Provinsi Maluku utara.Pada 4 Agustus 2010, Sofifi resmi diangkat sebagai ibu kota provinsi. Keputusan ini merupakan hasil dari kajian pengembangan kawasan kepulauan Maluku Utara, termasuk aspek geografis yang mendukung Sofifi sebagai pusat pemerintahan baru.
Terhitung sejak ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Maluku utara, tuntutan agar ibukota Sofifi mekar sebagai sebuah Daerah Otonom baru atau DOB Sofifi mulai disuarakan segenap komponen strategis baik ormas, mahasiswa, Eksekutiv dan legislativ.DOB Sofifi dipandang merupakan tuntutan konstitusional sekaligus memiliki peran strategis dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan Provinsi Maluku utara.Sofifi bahkan dipandang rakyat malut sebagai martabat Maluku utara.
Perkembangannya, DOB Sofifi menjadi isyu central yang terus menggaum kurang lebih satu dasawarsa terakhir.Gubernur Maluku utara mulai dari Gubernur pertama H.Thaib Armayin, Gubernur H.Abdul Gani Kasuba sampai Gubernur Sherly Tjoanda dituntut untuk merealisasikan tuntutan DOB Sofifi ini.
Sebanding dengan tuntutan, sampai diusia Provinsi Maluku Utara ke 25 tahun, Ibukota Provinsi Maluku utara itu belum juga mekar sebagai DOB Sofifi.
Ironis ! Ibukota Malut ini masih tetap berstatus sebuah kelurahan dengan segala konsekwensi logisnya.Hanya sebuah kekuarangan, Ibukota Sofifi mau berbuat apa untuk mendukung dinamika sebuah Provinsi ?,Ibukota Malut itu tak bisa memberikan dukungan signifikan bagi aktivitas pemerintahan Pemprov Malut.Status ibukota Sofifi sedemikian tak mendukung kemajuan pembangunannya.Minimnya fasilitas publik layaknya sebagai ibukota Provinsi jadi wajarlah kalau Sofifi tak menarik bagi semua kalangan.
Ibukota Provinsi itu bahkan tak menarik bagi Gubernur dan ribuan ASN Pemprov Malut itu sendiri.Lembaga vertikal seperti Polda, Kejaksaan Tinggi dan lembaga vertikal lainya yang telah membangun komitmen ke Sofifi sejak Gubernur pertama H.Thaib Armayin dan Gubernur ke 2 AGK namun sampai saat ini masih enggan ke Sofifi.Gedung kejaksaan Tinggi Maluku Utata yang telah dibangun dengan anggaran milyaran rupiah dibiarkan rusak ditumbuhi rerumputan.Beruntug gedung Polda bisa difungsikan sebagai lembaga pendidikan polisi.
Menilik kebelakang, upaya men DOB kan Ibukota Sofifi bukan tak pernah dilakukan.2 Gubernur Malut sebelumnya yakni Gubernur Thaib Armayin dan Gubernur H.Gani Kasuba boleh dibilang serius mendorong pembentukan DOB Sofifi.TA demikian sapaan karib Thaib Armayin dan AGK, sapaan Gubernur Gani Kasuba memiliki Road map yang jelas terkait DOB dan pembangunan kota Sofifi.Ke 2 pemimpin Malut itu memiliki jejak agregat terhadap peningkatan status dan pembangunan Ibukota Sofifi.
H.Thaib Armayin, Gubernur Malut yang mengambil langkah kebijakan berani memindahkan Ibukota Maluku Utara sementara di Kota Ternate yang lengkap fasilitas pemerintahan dan publiknya ke ke Sofifi yang hanya berstatus sebuah kelurahan itu.Sapaan TA itu kemudian membangun Kantor Gubernur dan kantor DPRD Malut serta beberapa kantor lainya.Sebuah sikap kepemimpinan yang sistimatis, berani dan visioner agar Sofifi ke depan bisa dibangun maju para penerusnya.
Tepat ! Di era Gubernur H.Gani Kasuba, Sofifi disolek dan dipoles sang Kiyai bak nona manis, jadi langganan setiap agenda daerah maupun agenda tingkat nasional.AGK melanjutkan pembangunan di Ibukota Sofifi sampai menggelar iven tingkat nasional yakni STQN tingkat nasional di Sofifi.Gubernur AGK terhitung sampai 2 kali mendaratkan Presiden Jokowi dan 3 kali menggelar rapat bersama Menteri kebinet Jokowi di Sofifi membicarakan agenda DOB Sofifi.
Gubernur AGK hendak menunjukan kepada semua pihak baik nasional dan lokal bahwa Sofifi telah layak di mekarkan sebagai DOB Sofifi.Sayangnya stackeholder yang terlibat dalam pembentukan DOB Kota Sofifi tak memiliki kesadaran moderat yang sama dengan Gubernur AGK.
Komentar