Itulah mengapa, dalam Islam telah diingatkan agar menyaring setiap informasi yang masuk baru menyikapinya.Sebab jika salah maka akibatnya bakal buruk.Peraahabatan karib dan silaturahim pun bisa berubah renggang bahkan bisa terputus.
Nuansa itu tergambarkan dengan lugas dibalik rapat Badan Anggaran TAPD guna membahas persiapan KUA-PPAS tahun anggaran 2026.
Pada rapat yang membahas persiapan KUA PPAS yang memang secara sistimatis tidak melibatkan Wakil Walikota itu telah diplintir hingga menimbulkan tanggapan yang menimbulkan kegaduhan.Entah siapa itu yang mungkin dengan sengaja menyampaikan informasi sesat alias informasi tidak benar kepada Wakil Walikota Nasri Abubakar itu telah mematik kegaduhan.Bahwa rapat dimaksud adalah rapat evaluasi PAD telah memantik sikap lain orang nomor dua itu bahwa ia sebagai orang yang diserahi amanah oleh walikota untuk mengurusi soal PAD tidak dilibatkan lagi.Isyu miring Wawali Nasri Abubakar mulai disingkirkan sempat merebak kencang.
Namun informasi itu ternyata sesat dan tidak benar adanya.
Rizal Marsaoly, Sekertaris Daerah Kota Ternate yang dituding menggelar rapat sepihak itu meluruskan informasi sesat yang sempat bikin gaduh itu.
Berdasarkan keterangan Rizal Marsaoly, terkait tak diundangnya Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Nasri Abubakar dalam rapat itu karena pertemuan tersebut agenda internal Badan Anggaran (Banggar) bukan rapat evakuasi PAD seperti yang dimaksud Wakil Walikota.
Rizal kepada awak media bilang, jika rapat Banggar itu dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas persiapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2026.
Sekadar diketahui, rapat yang dimaksud berlangsung di kantor Bappelitbangda Ternate, pada Senin (30/6/2025). Namun, berdasarkan wawancara dengan wawali, dirinya tak dilibatkan dalam rapat tersebut.
Rapat tadi ini adalah Banggar TAPD dan ketuanya saya, tadi juga ada Kepala Badan Keuangan lengkap semua,” ungkap Rizal.
Menurut mantan kepala Bappelitbangda Ternate ini, rapat tersebut merupakan langkah awal untuk penyampaian KUA PPAS 2026, yang dijadwalkan pada Juli mendatang.
Tujuan utama rapat koordinasi ini, kata Rizal, adalah untuk mengoptimalkan setiap belanja agar lebih terarah dan pendapatan menjadi lebih rasional, mulai dari tahun ini hingga tahun depan.
“Tadi kami mengundang seluruh OPD pengelola pendapatan agar jangan ada kesan pendapatan itu sepihak, hanya dilakukan Banggar tanpa koordinasi,” terangnya.
Rizal juga bilang, jila rapat tersebut masih bersifat koordinasi awal dan akan dimatangkan lebih lanjut.
“Tadi masih rapat koordinasi nanti akan dimatangkan lagi, BP2RD nanti akan turun ke lapangan untuk mengecek potensi-potensi itu. Tadi kan baru menyampaikan dan saya kasih waktu dua hari kalau sudah selesai baru kita bisa matangkan KUA PPAS tahun depan,” pungkasnya. (*)
Komentar