Gerakan pemekaran DOB Makayoa sedang bergeliat kencang.100% tokoh sesepuh, barisan aktivitas, politisi, birokrasi dan masyarakat Makian-Kayoa baik di daerah dan di seluruh indonesia satu suara harus DOB Makayoa.
Bagaimana sikap pemerintah daerah menjadi salah satu isyu menarik ditengah wacana DOB Makayoa saat ini.Sebab keterlibatan Pemda Hal-Sel amat penting dan strategis agar aspirasi maha penting bagi warga Makayoa ini bisa terwujud dengan mulus.Sikap yang kolaboratif amat diperlukan dalam perjuangan ini tanpa harus membangkitkan rasa egoisme sektoral di masing-masing pihak.
DOB Makayoa hemat saya aspirasi yang terlambat namun sikap dan gerakan yang masih terbaik ketimbang tidak sama sekali.DOB Makayoa secara sistimatis telah mendesak sejak kran DOB dibuka diera otonomi daerah.Dibandingkan dengan Kebupaten Pulau Taliabu, DOB Makayoa kala itu telah memenuhi syarat baik aspek wilayah, penduduk dan rentang kendali pelayanan publik terlebih rasa ketidakadilan telah dirasakan masyarakat Makayoa.
Yah ! Anggap saja selama ini putra-putra terbaik Makayoa di pemerintah daerah dan legislativ kala itu sedang sibuk memekarkan DOB daerah orang dan sekarang waktunya generasi makayoa zaman now memekarkan daerah nya sendiri.Sebab seiring perkembangan, tuntutan keadilan itu semakin menempel di pelupuk mata dan ubun-ubun rakyat makayoa.
Pemekaran DOB Kabupaten Makayoa Dimari dirasakan mendesak baik dalam konteks pelayanan publik dan pembangunan.Lihat saja Isyu keadilan bergema nyaring sepanjang waktu di dua wilayah itu.
Pelayanan publik yang lamban dan ketertinggalan pembangunan memberikan gambaran sahih bahwa keadilan pembangunan sedang bermasalah serius di wilayah makayoa.Bayangkan saja sampai kurang 2 bulan menuju 80 tahun kemerdekaan bangsa ini, jalan aspal saja masih terasa barang langka di dua negeri bersejarah itu.Belum soal pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang prima.Kelalaian dalam mewujudkan pendidikan dan kesehatan saja di Makian dan Kayoa ibarat membunuh masa depan daerah dan bangsa ini.Sebab di Makian dan Kayoa, ada potensi SDM bangsa yang handal.
Apa pemerintah tak adil ? Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten Halmahera Selatan tidak bisa divonis 100% pongah terhadap distribusi pembangunan yang berkeadilan di pulau Makian dan Keulauan Kayoa.
Komentar