Sedangkan Morotaikrasi yang dia maksudkan adalah ternyata reformasi birokrasi Gubernur Sherly berisikan mantan pejabat-pejabat dari Pemkab Pulau Morotai.
”Definisinya demikian kan, ada kontradiksi yang lugas”jelasnya mengungkapkan.
Muslim menilai, Sherly kerap berlindung dibalik jargon-jargon dan konsep yang terbaca sangat ideal yang menggiurkan dan menghipnotis publik namun dibalik itu ada anomali dimana dia justru menelurkan kebijakan yang kontradiktif atau bertentangan.
”Koar-koar reformasi birokrasi menuju Pemda Malut yang good Governance dengan sistem meritokrasi, memastikan uang rakyat harus digunakan untuk rakyat tapi praktek kebijakannya seperti anomali”papar dia.
Menyelipkan pejabat eks rezim Benny Laos dari Pemkab Morotai pada sektor-sektor yang Vital seperti PUPR, BPBJ, BPKAD, Pertanian dan diduga memboroskan anggaran untuk mendanai kegiatannya seperti sewa hotelnya sebagai tempat tinggal dan speed boat serta pemusatan kegiatan di hotel miliknya itu adalah bentuk kebijakan yang jauh dari semangat good Governances dan efesiensi serta uang rakyat untuk rakyat.
”Ini kebijakan good Governances, efesiensi dan uang rakyat untuk rakyat yang mana nih”tukas dia.
Sumber lain memperkuat sinyalemen Morotaikrasi yang dipertanyakan Muslim Arbi itu sebagai bentuk kegagalan Sherly dalam mewujudkan sistem meritokrasi dalam komitmen reformasi birokrasi Gubernur Sherly.
“Komitmen meritokrasi yang gaumkan juatru dilanggar sendiri Gubernur, buktinya pengangkatan beberapa pejabat dari Morotai itu sebagian bermasalah”komentar sumber of derecord ini.
Komentar