HEADLINEOPINIPOLITIK

Koalisi PKS -HANURA & MK-BISA, Koalisi Ideal

Catatan Demokrasi Pilgub Malut


Konstalasi pemilihan Gubernur Maluku utara sedang diwarnai percaturan sengit koalisi partai politik.

Para kontestan kandidat calon Gubernur mulai dari H.Ahmad Hidayat Mus, Aliong Mus, H.Muhammad Kasuba, H.Husain Sjah, Benny Laos dan Taufik Madjid dan kandidat calon Wakil Gubernur Basri Salam dan Sahril Taher berjibaku merebut rekomendasi partai-partai politik.

Basri Salama dan Sahril Taher adalah 2 kandidat calon Wakil Gubernur terbaca muncul ke permukaan percaturan koalisi.Status sebagai pimpinan partai politik pemilik kursi parlemen signifikan membuat nilai tawar ke duanya tinggi sehingga ikut tertarik pusaran arus koalisi di pilgub Malut.

Koalisi partai politik di pilgub Malut adalah sebuah keniscayaan politik.Sebab seluruh parpol di parlemen Deprov Malut hasil pemilu 2024 tak satupun yang meraih 9 kursi, kuota kursi untuk bisa mencalonkan calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur. Maka seluruh kontestan kandidat calon Wakil Gubernur-Kandidat Calon Wakil Gubernur harus menggalang koalisi partai politik untuk bisa meraih tiket KPU Malut sebagai calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur.

Kandidat calon Gubernur H.Muhammad Kasuba yang telah direkomendasikan PKS sebagai calon Gubernur masih harus menggalang koalisi partai politik untuk menambal 4 kursi lagi guna memenuhi kebutuhan kuota 9 kursi.

AHM yang digadang-gadang meraih rekomendasi partai Golkar pemilik 8 kursi Deprov Malut masih harus menggalang koalisi paling tidak menambah 1 kursi agar bisa lolos sebagai calon Gubernur Maluku utara.

Demikian Aliong Mus yang ikut bersaing dengan kakanda tersayangnya merebut rekomendasi DPP partai  Golkar harus menggalang koaisi parpol untuk bisa mencukupi syarat 9 kursi.

Kondisi lebih kritis lagi dihadapi H.Husain Sjah, Taufik Madjid dan Benny Laos, ke 3 kandidat calon Gubernur yang diketahui bukan pengurus Pimpinan partai politik ini harus berjibaku mambangun koalisi partai politik seorang diri agar bisa membangun mimpi bertarung meraih kursi Malut 01.

Melihat peta parpol, ke 3 kandidat ini bakal menghadapi bukit terjal karena partai politik yang hendak mereka rebut justru Pimpinanya ikut mencalonkan diri.Lihat saja dimana Sahril Taher, ketua Gerindra Malut juga mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.Upaya untuk menarik Sahril Taher sebagai wakil Gubernur mereka pun bakal kandas karena Sahril kabarnya lebih tertarik dengan AHM.

Arena pertarungan membangun koalisi ini potensial diwarnai politik transaksional.Sebab jika kita membaca trend dan budaya politik partai politik di Indonesia, tidak ada makan siang gratis dalam menggalang partai politik.Dalam kondisi seperti ini, Kandidat-kandidat ini jika punya uang cukup harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa belanja rekomendasi partai politik.

Jika iya, bagaimana jika mereka tak punya duit yang cukup ? Ya, terpaksa mereka harus menggalang oligarki untuk memodali transaksi parpol dan kinerja pemenangan.

Koalisi PKS-HANURA-MK-BISA Koalisi Ideal.

Tak terbantahkan, koalisi PKS-HANURA adalah koalisi ideal, koalisi yang terbangun semata berdasarkan kepentingan transaksi visioner dari politik Nasionalis-religuis.

Indikasi itu cukup jelas dimana ke 2 partai politik ini bisa cepat ketemu dan konectik.Tak perlu waktu lama untuk membangun kesepahaman kepentingan politik antara PKS-HANURA atau MK-BISA.

Kenapa ? PKS-HANURA dan MK-BISA langsung klop tanpa embel-embel karena transaksi PKS-HANURA adalah transaksi visioner membangun Maluku utara maju dan mensejahterakan rakyatnya yang oleh kedua ke parpol dan MK-BISA sama-sama konecting.

Inilah koalisi partai politik yang ideal dan sesungguhnya yang bebas dari politik transaksi kalkulator.

So ! Koalisi PKS-HANURA lebih potensial mengurus rakyat dan membangun Maluku utara.Sebab pernikahan politik mereka tak terbebani dengan kepentingan oligarki sebagai pemodal.

Kondisi yang berbeda jika sampai harus menggalang oligarki maka pemerintah daerah malut bak emas yang jadi barang gadai ke oligarki.Jika terpilih, politik oligarki sudah pasti menguasai politik kekuasaan Maluku utara yang praktek nya Gubernur-Wakil Gubernur piaraan oligarki harus mengabdi pada oligarki bukan rakyat dan daerah.

Ataupun jika ada kandidat yang mampu membiayai belanja partai politik dan kinerja pemenangan maka konsekwensi logis harus diterima rakyat bahwa segala sumber daya anggaran harus dikelola untuk sebeaar-bedanya kepentingan mereka.Siapa sih yang tak akan balik modal ?

PKS-HANURA dengan MK-BISA merupakan koalisi ideal guna bisa membangun pemerintahan Maluku utara yang melayani rakyat.

Jakarta, 2 Mei 2024.

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *