HEADLINE

Kadis BPMD Hal-Sel Sebut Insiden Foya Tobaru dipicu Isyu Hoax

Insiden dipicu oleh isyu hoax yang sengaja disebarkan Kakak Ipar Kades

PIKIRAN UMMAT.Com—Labuha||Insiden kericuhan fisik yang melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Foya Tobaru, Kecamatan Gane Timur diduga dipicu isyu hoax dari oknum lingkaran keluarga kepala desa sendiri yang tidak bertanggun jawab.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hamahera Selatan Ilham Abubakar menyatakan isyu pemicu terjadinya kekerasan fisik di kantor Desa setempat adalah hoax namun menimbulkan kericuhan fisik.

Ilham membantah Isyu terkait tidak dibayarnya hak – hak perangkat Desa atau Kaur dan juga Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tidak tersalurnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, oleh Kepala Desa (Kades) Yunus Sulasi sehingga berujung kericuhan, pada saat rapat terbatas antara warga dan Pemerintah Desa, Kamis (22/02/2024) adalah isyu yang tidak benar yang sengaja disebarkan oknum kakak ipar kepala Desa yang tidak bertanggun jawab hingga memicu kekacauan.

Dia menegaskan, Permasalahn ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Hal-Sel.

“Saya yang memimpin rapat di kantor Desa dihadiri Camat Gane Timur, dan itu diakui seluruh Kaur bahwa mereka menerima gaji begitu pula dengan BLT, semua tersalurkan.”ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, didampingi Kabid Analisis Kebijakan Pengembangan (AKP) Hardiyanto Umar, SE, kepada wartawan Jum’at (23/02/2024).

Mantan Kabag Hukum itu bilang bahwa yang menyebarkan isu di masyarakat bahwa gaji Kaur, dan BPD tidak diberikan sejak tahun 2023 itu bukan aparat Desa melainkan Kaka ipar Kades yang nota bene bukan seorang aparat Desa.

Lanjut dia, dari hasil investigasi di lapangan seluruh Kaur mengaku tidak ada masalah dengan gaji. Hanya saja untuk BPD terkendala pada SK pengangkatan, yang mana sampai saat ini belum mengantongi SK Bupati.

“Kalau BPD belum bisa dibayarkan karena belum mengantongi SK pengangkatan dari Bupati, dengan begitu secara otomatis hak – hak mereka tidak bisa terbayar, kalaupun dipaksakan maka bisa menjadi temuan.”terang Kadis DPMD.

Meski begitu dia mengaku sudah ada proses pembayaran gaji dalam bentuk panjar dilakukan Kades terhadap BPD selama 4 bulan.

Langkah itu diambil Kepala Desa karena adanya desakan, padahal secara aturan tidak boleh dibayarkan sebab pengangkatan BPD Foya Tobaru belum mengantongi SK Bupati.

Sedangkan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tobaru sudah tersalurkan semuanya kecuali warga yang terdaftar sebagai penerima PKH dan bantuan Bansos lainya tidak berhak menerima BLT Dana Desa.

“Saya beserta staf turun ke Desa Foya Tobaru dalam rangka menyaksikan proses pembayaran hak – hak perangkat Desa dan BPD berupa honor, langkah itu diambil untuk melihat langsung kondisi di lapangan apakah benar hak – hak mereka tidak disalurkan sebagaima yang diisukan selama ini, ternyata isu tersebut tidak benar.”ungkap Kadis DPMD seraya menambahkan telah melaporkan kasus ini ke Bupati Bassam Kasuba. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *