Bakal Gelar Lelang Terbuka, Bassam Tegaskan Plt Bukan Jaminan
Bupati Bassam menjamin dalam proses asesmen nanti, akan dilakukan secara profesional Sehingga tidak ada keberpihakan terhadap pejabat-pejabat tertentu.
PIKIRAN UMMAT.Com—Labuha||Bupati Hamahera Sekatan, Hadan Ali Bassam Kasuba menyatakan bakal menggelar asesmen atau lelang terbuka terhadap sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas atau Plt.Langkah tersebut kata Bassam terkait dengan Warning dari BKN agar segera dilakukan formasi jabatan devinitif.
“kita juga sudah mendapatkan teguran dari BKN kaitannya dengan lamanya posisi pelaksana tugas (Plt),” ujar Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, saat ditemui wartawan, Rabu (21/2) tadi.
Bassam memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak BKN. Apabila sudah ada respons, maka sesegera mungkin dilakukan lelang jabatan.
“Jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan terus berkoordinasi. Kalau kemudian sudah ada lampu hijau untuk dilakukan asesmen, maka kita akan segera buka asesmen,” jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa OPD yang lowong dan diisi oleh pelaksana tugas.
Orang nomor 1 di Pemkab Hal-Sel ini menjelaskan bahwa proses asesmen akan dilakukan secara profesional sehingga pejabat yang terilih benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.Untuk itu dia menepis Plt yang saat ini mengisi kekosongan jabatan sebagai pelaksanan tugas bukan jaminan.
”oh tidak, kita lelang terbuka yang profesional”tukas dia menanggapi pertanyaan pers apakah Plt menjadi jaminan dalam asesmen.
“Jadi semuanya punya peluang yang sama,” jelasnya.
Mantan Wakil Bupati ini menjamin dalam proses asesmen nanti, akan dilakukan secara profesional Sehingga tidak ada keberpihakan terhadap pejabat-pejabat tertentu.
“Pastinya akan ada tim verifikator yang nantinya memverifikasi. Dan saya rasa kita akan objekitif dalam melihat hasil dari asesmen nanti,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, saat ini terdapat kurang lebih 10 OPD yang masih diisi Plt. Antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Naketrans, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perizinan dan PTSP, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Bappeda. (***)
