PIKIRAN UMMAT.Com—Labuha||DPRD Halmahera selatan telah menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pemberhentian Bupati Halmahera Selatan H.Usman Sidik, SH.MH, dan penetapan Plt.Bupati Bassam Kasuba sebagai Bupati definitif Hal-Sel, rabu (15/11/2023).
Bupati H.Usman Sidik diberhentikan karena telah meninggal dunia pada tanggal 5 november 2023 dan untuk menjamin kelangsungan pemerintahan daerah Hal-Sel, maka sesuai mekanisme yang berlaku, Wakil Bupati yang sementara menjabat sebagai Plt.Bupati ditetapkan sebagai Bupati definitif sampai masa kekuasaan berakhir di bulan Desember 2024.
Hasil rapat paripurna selanjutnya diusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Maluku utara untuk ditetapkan Surat Keputusan pemberhentian Bupati H.Usman Sidik dan pengangkatan Bassam Kasuba sebagai Bupati definitif Hal-Sel.
Seiring perubahan kepemimpinan di Kabupaten Hal-Sel, tuntutan reformasi bergema kencang.Bupati Hal-Sel Bassam Kasuba dituntut melakukan gebrakan reformasi birokrasi, membenahi birokrasi pemerintahan daerah menjadi profesional dan bebas KKN.
Desakan itu berdasarkan data dan fakta yang terkuak.BPK dalam hasil evaluasi kinerja Pemda Hal-Sel menemukan berbagai temuan kejanggalan.Pengelolaan sejumlah proyek diduga bermasalah.Ada proyek yang belum tuntas pekerjaannya namun telah dicairkan.Betapa tidak aroma KKN cukup mengemuka.
Issue pelantikan 16 cakades juga mengemuka kencang.Terhadap issue ini, Bupati Bassam Kasuba bahkan diminta tidak melanjutkan kebijakan “dzolim” terhadap 16 cakades dan masyarakatnya.
Hasan Ali Bassam Kasuba dimintai Arif dan bijaksana, melaksanakan amar putusan PTUN Ambon dan atau melantik 16 calon kepala Desa.Sebab selain telah memenangkan pemilihan kepala desa, mereka juga telah memenangkan gugatan di PTUN Ambon terhadap Bupati Hal-Sel.
Bassam Kasuba dituntut mencabut proses banding yang ditempuh Pemda hal-sel karena hal itu sebagai manuver yang didasari interes politik semata yang tidak memberikan pendidikan politik demokrasi yang baik.Terpenting agar praktek pemerintahan tidak terpuji ini tidak menjadi presden buruk bagi pemerintah Daerah hal-sel kedepan.
Komentar