HEADLINE

Langkah Inspekorat Hal-Sel Tuai Kritik Tajam.

Ditenggarai ada motif politik dibalik rencana pemeriksaan ratusan mantan kades di hal-sel ini.


PIKIRAN UMMAT.Com—Labuha||Langkah Inspektorat Pemda Kabupaten Hamahera Selatan menuai kritik elemen kritis di Halmahera Selatan.

Inspektorat Hal-Sel dinilai tidak pada timingnya lagi melakukukan tindakan kepada sejumlah mantan kades yang sudah tidak berkuasa lagi.

Semestinya langkah pemanggilan ini dilakukan jauh sebelumnya kala ratusan mantan kades masih aktif sehingga mereka bisa melakukan pembenahan.Pembiaran penyelesaian permasalahan sampai pasca mereka berkuasa hanya akan berdanpak buruk bagi para mantan kepala desa.

Kritik pedas itu dilayangkan salah satu tokoh pemuda Hal-Sel Sefnat Tagaku dan sumber lain melalui media ini.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) dikabarkan melayangkan surat panggilan kepada sejumlah ratusan mantan Kepala desa untuk dimintai menghadap.

Berdasarkan data, panggilan tersebut tertera kedalam surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Halsel, dengan Nomor : 700/348/INSP-K/2023, Tertanggal, 22 September 2023, yang ditandatangani lansung oleh Inspektur, Asbur Somadayo, SE., M.Si.


Dalam isi surat itu, ada 125 mantan Kepala Desa yang tersebar di 28 Kecamatan dipanggil pihak inspektorat untuk menyelesaikan permasalahan. “Sehubungan dengan permasalahan saudara yang harus diselesaikan, maka dimohon kepada saudara sebagaimana (nama-nama terlampir) untuk menghadap Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, pada, Senin, 25 September 2023, Jam 10:00 Wit – Selesai, yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan”, begitu bunyi surat panggilan tersebut.

Sefnat Tagaku, tokoh pemuda asal Gane memberikan komentar pedas sebagai kritikan kepada pihak Inspektorat Halmahera Selatan.
“Kalau benar sejumlah mantan Kepala Desa itu bermasalah di masa kepemimpinan mereka, mestinya langkah-langkah sudah harus diambil oleh pihak Inspektorat disaat mereka masih menjabat. Kenapa masa jabatan mereka sudah selesai baru ada agenda pemanggilan? Berarti yang gagal adalah Inspektorat karena lemah dalam pengawasan atas berjalannya pemerintahan desa di Halsel,” ucap pria kelahiran Akelamo, Gane Timur itu.
Sefnat menandaskan, langkah Inspektorat tidak sejalan dengan fungsi Inspektorat sebagaimana mekanisme yang berlaku.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Tentang; Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, BAB II, Pasal 4 point A, B serta C kan sudah jelas, bahwa Inspektorat memiliki tugas perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Lalu apa yang mau diawasi dan dibina, jika mereka sudah selesai masa jabatan?”tukas dia.

Sumber lain mencurigai  langkah Inspektorat Hal-Sel bermuatan politis diduga untuk menekan para mantan demi kepentingan politik.Kepentingan politik jelang pemilu ditenggarai berada dibelakang pemeriksaan ratusan mantan kepala desa di Hal-Sel ini.

“kasian mereka mau disandra dalam kungkungan politik tertentu dugaan infonya sepeerti itu” tukas sumber of derecord ini.

“Mestinya, kalau tahapan berdasarkan teknis kerja Inspektorat dalam proses pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan juga pembinaan sudah dilakukan oleh pihak Inspektorat namun juga tidak dihiraukan sejumlah ratusan mantan Kades ini, maka silahkan ditindaklanjuti pada proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun bukan dilakukan pemanggilan secara masal seperti ini. Kalau begini, penilaiannya pihak Inspektorat yang gagal dalam menjalankan tugas. Kalau sudah gagal, bagaimana mau menyelesaikan masalah?” Pungkasnya.

Asbur Somadayo yang dikutip tanggapanya di media Rakyat Kini.Com mengatakan, panggilan terhadap para mantan kepala desa baik yang defenitif maupun karateker ini murni masalah pengelolaan Dana Desa karena ada temuan yang harus diselesaikan oleh para mantan kepala desa, temuan itu bervariasi mulai dari Rp 4 juta hingga ada desa yang temuannya Rp 800 juta yang hingga saat ini belum diselesaikan “tidak ada tendensi politik apapun selain karena untuk menyelesaikan temuan uang negara yang dikelola oleh mantan kepala desa, makanya yang hadir hari ini dalam rapat langsung mendatangi pernyataan penyelesaian hasil temuan Dana Desa,” paparnya(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *