Era rezim Jokowi ditandai dengan boming tambang di Maluku utara.Mulai dari Bentangan Pulau Halmahera yang memanjang dari Halut, Hal-teng dan Hal-Tim ke pulau Obi, Pulau Taliabu dan Mangoli nyaris disesaki wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP.Di Pulau Taliabu, bahkan tinggal menyisihkan wilayah pesisir pantai sebagai publik space.
Data MODI menunjukan, seluruh pulau Taliabu merupakan wilayah konsesi IUP biji besi dari para konglomerat di Jakarta.
Total Data dari ESDM, ada 100 IUP dengan luasan wilayah konsesi mencapai nyaris setengah wilayah daratan Provinsi Maluku utara.Dari 100 IUP itu, baru 27 yang beroperasi.
Masifnya tambang memang menjanjikan secara ekonomis.Masing-masing, baik perusahan, pemerintah pusat dan daerah serta sebagian kecil rakyat sebagai pekerja buruh tambang ikut menikmati ceruk tambang baik emas, nikel, dan pasir besi itu.
Provinsi Maluku utara baru bisa meraih nama besar predikat dunia dari pertambangan ini.Dari sektor ini, Malut meraih predikat termulia dalam issu ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi 27%, economi growt tertinggi di dunia.Linear atau tidak, Malut juga meraih predikat provinsi terbahagia di Indonesia.
Namun, kutukan tambang tak terelakan dan ekskalasi permasalahannya tak kalah masif.
Pertambangan di Maluku utara bersanding dekat dengan kemiskinan bukan isapan jempol belaka.Nyaris semua daerah kaya tambang di Maluku utara seperti Hal-Teng, Hal-Tim, Hal-Sel dan Taliabu meraih predikat daerah termiskin.
Komentar