HEADLINE

Sikap Responsif Walikota Tauhid Soleman Diapresiasi Akademisi Dan Tokoh Togale.

Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH.: Tindakan cepat dan tegas Walikota Ternate dalam menonaktifkan Kadis Perindag Kota Ternate, patut kita apresiasi dan penghargaan sebagai pemimpin warga kota Ternate yang inklusif.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMMU, Dr Abdul Aziz Hakim, SH., MH menilai sangat luar biasa tindakan Walikota dalam merespon masukan publik atas tindakan Kadis Perindag yang sempat viral tersebut.“Saya kira dalam hitungan Jam, bukan hari atau Minggu, apalagi berbulan-bulan, Walikota merespon masukan publik melalui saluran medsos”ujar pakar hukum tata negara ini.

Menurutnya, sikap penonaktifan terhadap Kadis Perindag merupakan sikap bijak Walikota Ternate yang patut kita beri apresiasi dan penghargaan.

Dr. Abdul Aziz Hakim, juga menilai sikap Walikota dikategorikan sebagai sikap diskresi (freies ermessen) atau tindakan kebijaksanaan oleh seorang pejabat tata usaha negara. “Menurut saya sikap ini sangat baik dan elegan dalam menprraktekan prinsip-prinsip baik dalam pemerintahan”jelas Ketua DPD AP HTN-HAN Malut ini.

Ya, menurut saya, bisa saja dalam merespon sikap Kadis Perindag, seorang kepala daerah bisa saja menggunakan normatif an sich, dengan menunggu proses hukum dulu, apakah memang sikapnya Kadis tersebut melanggar norma hukum atau tidak. Tetapi menurut saya sikap ini kurang efektif jika dihadapkan dengan problem yang dianggap krusial, karena berakibat kurang baik terhadap model kepemimpinan Walikota, karena sikapnya akan dinilai publik kaku, dan akan mencederai performa kepemimpinannya. Jadi saya kira sikap ini patut kita contohi, karena cara-cara berperintahan sepertu ini harus dipraktekkan oleh seorang kepala daerah.”jelasnya dengan teoritis.

Tidak saja aparatur, sikap Walikota Ternate juga patut dicontohi para kepala daerah di Maluku utara”

”Menurut saya juga sikap Walikota ini patut dicontohi oleh para kepala daerah di Maluku Utara. Saya lihat memang mayoritas kepala daerah di Maluku Utara kaku dalam mengambil sikap, padahal publik butuh sebuah terobosan hukum dalam mengambil kebijakan untuk menyelsaikan problem-problem sosial seperti ini”

“Saya melihat Walikota Ternate mempraktekkan konsep stabilty prosedural, dalam mengambil sikap ini sebagai satu syarat atau ukuran pemerintahan konstitusional.Memang kunci penting seorang kepala daerah itu soal pertanggung jawaban publik (akuntabilitas publik), dan untuk mengimplentasikan konsep ini butuh kepala daerah yang berkrakter progresif yang respon cepat dan tegas atas isu-isu yang berhubungan langsung dengan publik. Intinya kebijakan seperti ini harus diambil cepat untuk meminimalisir sorotan publik yang berlebihan atas kasus tersebut yang dianggap sangat sensitif di daerah ini”tandasnya.

Akademisi yang juga tokoh muda Togale ini berharap semua pihak bijak melihat prilaku kadis Perindag ini seraya mawas diri agar kasus yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

”Disamping itu, tentu saya tidak menyinggung lagi perbuatan Kadis Perindag karena sudah dinonaktifkan, tetapi prilaku kurang etis ini sesungguhnya jangan lagi terulang lagi, apalagi dilkukan oleh seorang pejabat. Pejabat Daerah sekelas Kadis kan paling tidak memberi contoh yang baik ke warga, bukan memberi contoh yang kurang baik seperti menyatakan sikap yang berbuah rasis di depan publik. Ini saya kira satu pelajaran yang kurang baik yang harus dihandari seorang pejabat, apalagi daerah kita ini khususnya kota Ternate yang menjunjung tinggi Adat Se Atorang”imbuhnya.

Mantan dekan Fakuktas hukum UMMU ini kembali mengingatkan para pejabat dan para aparatur pemerintah agar hati-hati dan senantiasa mengedepankan persuasi yang etis dan sistematis sehingga tidak berakibat fatal.

”Sebagai bagian dari keluarga Togale, saya memberikan catatan bahwa sikap yang diambil Walikota merupakan satu hukuman berat bagi seorang Kadis. Dalam hukum memang harus ada proses, tetapi sanksi yang diambil Walikota sudah sangat luar biasa untuk memberi hukuman terhadap Kadis Disperindng, sebagai satu hukuman berat bagi seorang pejabat yang bertindak diluar kewajaran dan tata krama birokrasi”Warning nya.

“Saya tau kita keluarga besar di kota ini merasa tersinggung dengan sikap yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi adat kita juga mengajarkan kepada kita untuk memberi maaf kepada mereka yang mengakui kesalahannya, tentu sorotan dan masukan kita terhadap Walikota atas prilaku Kadis melalui medsos juga merupakan satu sikap penghukuman sosial terhadapnya. Jika diminta saya berpesan, maka saya bilang prilaku-prilaku seperti ini kalau bisa jangan terulang lagi, terutama para pejabat yang sudah diamantkan untuk memimpin satu jabatan. Daerah kita yang dikenal multi etnik, maka bahasa-bahasa yang menginggung etnik tertentu agar jauh-jauh dihindari karena berdampak kurang baik bagi hubungan antar sesama di daerah ini, lebih-lebih kota Ternate yang dikenal sebagai miniatur kota multikultural dengan berbagai suku bukan hanya suku-suku di Maluku Utara”tutup Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *