HEADLINE

PUPR Malut Bantah Issu Jalan Taliabu.

Kabid BM :Jalan Lingkar Pulau Taliabu Itu Statusnya Jalan Kabupaten Bukan Jalan Provinsi Sehingga Intervensi Program Harus Pemkab.

PIKIRAN UMMAT.Com—Sofifi||Issu pembangunan jalan lingkar pulau Taliabu yang terkesan mendiakreditkan Pemprov Malut dijawab lugas oleh Dinas PUPR Malut.Ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/5), Kabid Bina Marga PUPR Malut, Daud Ismail, menyatakan,  jalan lingkar pulau Taliabu yang dipolemikkan di medsos sebagai bentuk ketidakpedulian Gubernur Malut dan jajaranya sebagai issu yang salah alamat.Sebab menurut sapaan akrab Au ini, status hukum jalan lingkar pulau Taliabu adalah jalan kabupaten bukan jalan provinsi sehingga kewajiban pembangunan nya ada di Pemkab Pulau Taliabu dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu.

”Status jalan lingkar pulau Taliabu itu statusnya jalan kabupaten sehingga itu tanggun jawab Pemkab Kabupaten”tepis dia.

Namun demikian, Kabid Bina Marga PUPR Maut ini mengungkapkan, Gubernur Malut H.Ghani Kasuba berdasarkan diskresi nya telah membijaki pembangunan jalan lingkar pulau Taliabu sejak tahun anggaran 2022 dan 2023 ini.Total intervensi pembangunan jalan di pukau Taliabu di dua tahun anggaran itu telah menelan anggaran APBD Provinsi Malut sebesar Rp.50 milyar lebih untuk pembangunan pembukaan jalan baru sepanjang 49 KM.

”Pak Gubernur dengan diakresinya telah menganggarkan anggaran pembangunan japan pulau Taliabu di dua tahun anggaran yakni tahun anggaran 2022 dan 2023 total Rp.50 M untuk pembangunan jalan sepanjang 49 KM”beber dia.

Daud Ismail menjelaskan, intervensi program pembangunan jalan masih harus menunggu pengalihan status jalan Kabuoaten ke jalan status jalan provinsi masih di tahun 2024.

Ini problem yang digapai PUPR Malut”jelasnya.

Diungkapnya bahwa, pihak Pemkab Taliabu melalui usulan Bupati Taliabu Aliong Mus telah disampaikan namun surat permohonan peningkatan status jalan itu terlambat sehingga baru bisa diproses pada tahun 2025.

”usulan peningkatan status japan ke jalan provinsinya terlambat jadi prosesnya masih di tahun 2024, karena peningkatan atau perubahan status jalan harus menunggu setiap lima tahun sekali”jelasnya.

”Pak Gubernur tetap memberikan perhatian serius untuk pembangunan jalan lingkar pulau Taliabu, terbukti beliau membijaki untuk kepentingan masyarakat pulau Taliabu walaupun tidak punya kewenangan langsung untuk itu”pungkasnya(****)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *