HEADLINE

Soal Issu Inpres 5 ruas Jalan di Hal-Sel, Pemprov Malut dimintai Klarifikasi.

Pemerintah Tidak Bisa Membiarkan Publik Dalam Pro Kontra Atas Informasi Yang Diragukan.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Issu pembangunan 5(lima) ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten  Halmahera Selatan yang bersumber dari dana APBN melaui Inpres jalan daerah menggelinding bak bola salju.

Pro kontra mewarnai dalam wacana publik seolah Bupati Hal-Sel sangat berjasa sementara Gubernur Malut abai atas kewajibannya menghadirkan kebutuhan akses jalan yang layak bagi rakyat hal-sel.

Aktivis memintah Pemprov dalam hal ini Gubernur H.Gani Kasuba atau kepala Dinas PUPR Malut Saifudin Juba memberikan klarifikasi sejauh mana peran mereka dalam Inpres pembangunan jalan provinsi atau IPJP yang disuarakan kencang Bupati Hal-Sel Usman Sidik ini.

Sebab berdasarkan mekanisme, sebagai pemilik aset atas status jalan provinsi,  Inpres jalan Provinsi otomatis hanya ada koordinasi Pemprov dengan pemerintah pusat.

“Pemprov harus memberikan klarifikasi apakah mereka Diam karena tidak tahu ada Inpres jalan daerah atau memang tidak ada respons”tanya Safril, aktivis muda ini.

Mantan KADIS PUPR Malut Djafar Ismail mengungkapkan dia dengan Gubernur telah terlibat dalam dua kali rapat yang di gelar Bappenas dan Kementerian PUPR terkait Inpres pembangunan Jalan Daerah khusus jalan Provinsi namun karena Inoresnya belum terbut sehingga Gubernur dan pihaknya belum berkoar -koar di media.

”Saya dan pak justru diundang dua kali di forum rapat nasional membahas Inpres jalan daerah khusunya IPJP atau Inpres pembangunan jalan provinsi tapi kami diam karena Inpresnya masih dalam pembahasan alias belum terbit”tukasnya.

Safril tanpa mengurangi rasa hormat kepada  Bupati Hal-Sel yang dinilainya telah berupaya namun memandang pentingnya klarifikasi Pemprov terkait issu 5 ruas jalan provinsi di hal-sel ini sehingga masyarakat malut dan husus ya rakyat hal-sel bisa memperoleh informasi pembangunan yang benar dan tidak terjerumus dalam pro kontra informasi hoax atau informasi bohong.

Pemerintah tandas dia harus memastikan informasi yang kredibel bagi publik sehingga tidak terlampau terkotak dalam pro kontra.

”kasihan masyarakat jika yang diperdebatkan adalah potensial informasi yang tidak kredibel.Pemprov harus klarifikasi”pungkasnya.

Sementara itu, dilansir dari media Contak.co.id, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, Inpres tersebut guna mempercepat pembangunan dan perawatan jalan eksisting di daerah.

Pasalnya saat ini, baru sekitar 42% dari 480.000 kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dikategorikan dalam kondisi mantap.

Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65% pada tahun 2024 mendatang. Dimana target 65% dalam RPJMN tersebut tak hanya menjadi beban daerah.
Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR,” ujar Suharso dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/1).

Lebih lanjut, Pemerintah Pusat akan memulai pelaksanaan Inpres dengan membantu sekitar hampir 9.000-an kilometer jalan. Di mana usulan jalan daerah yang dibantu sekitar 32.000 kilometer. “Tahun ini mudah-mudahan kita bisa kerjakan dengan anggaran yang diperlukan sekitar Rp 32 triliun,” imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, jalan non tol terbagi menjadi jalan nasional sekitar 47.000 kilometer, jalan provinsi juga 47.800 kilometer, jalan kabupaten/kota ada 480.000 kilometer.
Dimana penganggaran jalan nasional oleh APBN, kemudian jalan provinsi, kabupaten/kota menggunakan APBD ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Basuki pun menyebut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp 32,7 triliun. “Anggarannya tadi diusulkan dan disepakati Rp 32,7 triliun,” ucap Basuki.

 

Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan DAK maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan.

Ia menyebutkan bahwa sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Adapun jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.

Kita putuskan waktu itu inpresnya supaya kita tahu persis jalan-jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota ini yang prioritasnya yang menuju ke kawasan-kawasan industri,” ucap Basuki.

Nantinya melalui inpres tersebut, Presiden ingin agar pemerintah pusat dapat membantu percepatan perbaikan jalan-jalan daerah. Presiden tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *