PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Issu pembangunan 5(lima) ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang bersumber dari dana APBN melaui Inpres jalan daerah menggelinding bak bola salju.
Pro kontra mewarnai dalam wacana publik seolah Bupati Hal-Sel sangat berjasa sementara Gubernur Malut abai atas kewajibannya menghadirkan kebutuhan akses jalan yang layak bagi rakyat hal-sel.
Aktivis memintah Pemprov dalam hal ini Gubernur H.Gani Kasuba atau kepala Dinas PUPR Malut Saifudin Juba memberikan klarifikasi sejauh mana peran mereka dalam Inpres pembangunan jalan provinsi atau IPJP yang disuarakan kencang Bupati Hal-Sel Usman Sidik ini.
Sebab berdasarkan mekanisme, sebagai pemilik aset atas status jalan provinsi, Inpres jalan Provinsi otomatis hanya ada koordinasi Pemprov dengan pemerintah pusat.
“Pemprov harus memberikan klarifikasi apakah mereka Diam karena tidak tahu ada Inpres jalan daerah atau memang tidak ada respons”tanya Safril, aktivis muda ini.
Mantan KADIS PUPR Malut Djafar Ismail mengungkapkan dia dengan Gubernur telah terlibat dalam dua kali rapat yang di gelar Bappenas dan Kementerian PUPR terkait Inpres pembangunan Jalan Daerah khusus jalan Provinsi namun karena Inoresnya belum terbut sehingga Gubernur dan pihaknya belum berkoar -koar di media.
”Saya dan pak justru diundang dua kali di forum rapat nasional membahas Inpres jalan daerah khusunya IPJP atau Inpres pembangunan jalan provinsi tapi kami diam karena Inpresnya masih dalam pembahasan alias belum terbit”tukasnya.
Komentar