oleh

TAJUK EDITORIAL PU : “Nukila Agreement, Babak Baru Mereformasi Spirit HPMS sebagai Organisasi Gerakan Perubahan”

-Editorial-177 Dilihat

Kebangkitan organisasi kerap lahir dari kegelisahan kolektif. Begitulah yang terjadi di Nukila, Ternate, ketika tokoh-tokoh senior dan generasi muda Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) berkumpul dan menandatangani sebuah kesepakatan penting: Kongres HPMS akan digelar 28 Oktober 2025, bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda. Bukan sekadar ritual organisasi, inisiatif ini mengandung makna moral dan strategis, upaya menyelamatkan sebuah wadah yang pernah melahirkan kader-kader berpengaruh dan mengembalikan perannya sebagai agen perubahan bagi Kepulauan Sula.

Baca Juga  EDITORIAL: Pusaka Sebagai Arah, Bukan Sekadar Warisan

Kepedulian para tokoh senior yang terwakili oleh nama-nama seperti Samsudin Fatahudin, Mochtar Umasugi, Hamka A.K Duwila, dan lain-lain  menunjukkan pengakuan terhadap masalah nyata: HPMS selama ini berada dalam kondisi “mati suri”. Pernyataan tegas seperti “HPMS tidak boleh dibiarkan mati suri” dan seruan agar kepengurusan yang legitimate segera dibentuk, bukan saja menegaskan urgensi, tetapi juga menuntut langkah konkret yang terukur. Dari sisi generasi muda, dorongan untuk legitimasi formal dan kesempatan berproses menandakan kesiapan estafet kepemimpinan  asalkan ada mekanisme yang jelas dan inklusif.

Baca Juga  Editorial : Momotret Komitmen Bupati Hal-Sel Menjaga Napas Budaya

Kongres yang direncanakan pada momentum Sumpah Pemuda adalah momentum simbolis sekaligus strategis. Simbolis karena menegaskan komitmen generasi Sula terhadap semangat kebangsaan dan kebersamaan dan strategis karena kongres harus menjadi kesempatan untuk merumuskan kembali visi, misi, dan program nyata yang menjawab issu lokal yakni pendidikan, akses informasi, partisipasi politik, dan peran aktif dalam pembangunan daerah Kepulauan Sula. Jika hanya menjadi ajang nostalgia, kongres akan gagal memenuhi harapan para senior dan semangat anak-anak muda yang menghendaki organisasi bergerak dan relevan.

Baca Juga  Pendidikan sebagai Warisan : Refleksi atas Kiprah Dr. Kasman Hi. Ahmad, Wakil Bupati Halmahera Utara

Agar kongres bukan sekadar seremoni, ada beberapa prinsip dan langkah praktis yang perlu dipegang:

– Legitimasi dan transparansi: Bentuk panitia persiapan yang representatif, dengan tata kelola yang jelas tentang mekanisme pemilihan, syarat peserta, dan pelaporan keuangan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *