oleh

PPSPI Bedah Buku Paradoks Desentralisasi Fiskal : Mencari Model Otonomi bagi Negara Kepulauan

-Ekslusiv-339 Dilihat

 

JAKARTA — Perkumpulan Profesional Sektor Publik Indonesia (PPSPI) melalui Pengurus Pusat akan menggelar Webinar Nasional sekaligus Bedah Buku “Paradoks Desentralisasi Fiskal”, Kamis, 15 Oktober 2026. Forum ini akan membedah perjalanan lebih dari seperempat abad desentralisasi Indonesia, sekaligus mempertanyakan kembali apakah desain otonomi daerah saat ini benar-benar sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kesatuan yang bercirikan kepulauan.

Kegiatan akan berlangsung pukul 17.00–19.00 WIB, 18.00–20.00 WITA, dan 19.00–21.00 WIT, serta terbuka bagi peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga  MAKAYOA SIAP GUNCANG JAKARTA! Nabil "Bul-Bul" M.Salim di Balik Gerakan Besar Persatuan Maluku Utara

Webinar Nasional PPSPI akan diawali sambutan Ketua Dewan Pembina PPSPI Prof. Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.  serta Ketua Umum PPSPI Prof. Dr. Amilin, S.E., S.H., M.Si., yang juga merupakan Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bedah buku akan menghadirkan Mukhtar A. Adam, dosen dan ekonom Universitas Khairun Ternate, yang akan mengulas perjalanan panjang desentralisasi Indonesia sejak Reformasi 1998 hingga pemerintahan saat ini.

Baca Juga  MAKAYOA SIAP GUNCANG JAKARTA! Nabil "Bul-Bul" M.Salim di Balik Gerakan Besar Persatuan Maluku Utara

Pembahasan berangkat dari masa Presiden B.J. Habibie ketika Indonesia berada dalam tekanan besar reformasi politik, ekonomi, dan ketatanegaraan. Pada periode tersebut, Indonesia berhadapan dengan pilihan mendasar mengenai bentuk hubungan pusat dan daerah: mempertahankan sentralisasi, bergerak menuju federalisme, atau memperluas otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilihan akhirnya jatuh pada desentralisasi luas melalui otonomi daerah. Perdebatan berikutnya tidak kalah penting: apakah otonomi seharusnya bertumpu pada provinsi atau justru diberikan lebih besar kepada kabupaten dan kota.

Baca Juga  MAKAYOA SIAP GUNCANG JAKARTA! Nabil "Bul-Bul" M.Salim di Balik Gerakan Besar Persatuan Maluku Utara

Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, fondasi baru hubungan pusat-daerah dibangun. Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan secara efektif pada  1 Januari 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Sejak saat itu, desain desentralisasi Indonesia terus berubah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *