Sumatra Utara,- Kasus penembakan yang menewaskan Doni Pacek, Wakil Komandan Koti MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, masih menjadi perhatian masyarakat. Polda Sumatera Utara telah menetapkan dua tersangka dan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, di tengah proses hukum yang berjalan, muncul fenomena lain yang tak kalah menarik untuk dicermati. Nama HS, sosok yang dikenal memiliki pengaruh di Kecamatan Tanjung Morawa, ikut menjadi sasaran berbagai narasi negatif di media sosial.
Pertanyaannya, ada apa dengan HS?
Mengapa setelah peristiwa penembakan terjadi, nama HS ikut diseret-seret dalam berbagai pemberitaan dan percakapan media sosial? Apa sebenarnya dasar informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut?
Lebih menarik lagi, sejumlah akun yang identitas pemiliknya belum jelas atau diduga akun palsu justru ikut menyebarkan opini buruk tentang HS.
Mengapa harus bersembunyi di balik akun bodong?
Jika memang memiliki informasi, fakta, atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengapa tidak berani menyampaikannya secara terbuka? Mengapa harus menggunakan identitas yang tidak jelas untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang?
Kritik itu hak setiap warga negara.
Menyampaikan pendapat juga merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan bukan berarti bebas melempar tuduhan, membangun fitnah, atau merusak kehormatan seseorang tanpa tanggung jawab.
Berani berbicara seharusnya juga berani mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan.
Bersembunyi di balik akun anonim sambil menyebarkan tuduhan yang belum teruji bukanlah keberanian. Justru publik berhak mempertanyakan motif dan kredibilitas informasi yang disebarkan.
HS sendiri dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sosok yang memiliki pengaruh sosial di Tanjung Morawa. Pengaruh tersebut semestinya dapat menjadi kekuatan positif untuk membangun komunikasi, merangkul berbagai elemen, dan menjaga persatuan masyarakat.
Tentu, pengaruh atau kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk kebal dari hukum. Jika memang ada bukti keterlibatan, silakan aparat penegak hukum mengusutnya secara profesional.









Komentar