Lebih lanjut, tim hukum DPRD Kota Ternate menyampaikan bahwa DPRD Kota Ternate tetap menghormati hak masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam negara hukum, kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab, berlandaskan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau mengandung tuduhan tanpa dasar yang sah berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebarkan maupun mempublikasikannya.
“Kami tidak pernah mempersoalkan kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Akan tetapi, ketika tuduhan yang disampaikan ternyata tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan resmi auditor negara, maka setiap pihak harus menghormati fakta hukum tersebut. Tidak boleh ada upaya pembentukan opini yang menyesatkan publik atau mencemarkan nama baik individu maupun lembaga tanpa dasar yang dapat dibuktikan secara hukum,” ujar Imron Ruhiat Kharie.
Atas dasar itu, DPRD Kota Ternate bersama tim hukum saat ini sedang melakukan pendalaman dan kajian hukum secara komprehensif terhadap berbagai pemberitaan, pernyataan, publikasi, maupun informasi yang telah disebarluaskan kepada publik selama beberapa bulan terakhir. Kajian tersebut dilakukan untuk menilai apakah terdapat unsur pelanggaran hukum, termasuk dugaan tindak pidana yang merugikan kehormatan, nama baik, atau kepentingan hukum DPRD Kota Ternate maupun pihak-pihak terkait.
Tim hukum DPRD Kota Ternate menegaskan bahwa apabila dari hasil kajian tersebut ditemukan adanya indikasi atau unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak tertutup kemungkinan DPRD Kota Ternate akan menempuh langkah hukum dan melaporkan pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Komentar