Oleh: Jacob Ereste
Etika, moral, dan akhlak mulia bukan hiasan pidato. Ia adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang jujur, ikhlas, bersih, dan berkeadilan. Tanpa itu, politik hanya menjadi arena perebutan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Sayangnya, kultur politik kita hari ini justru berjalan sebaliknya. Rangkap jabatan bukan lagi pengecualian, tapi tren yang dianggap prestisius. Bukan hanya di eksekutif dan legislatif, tapi juga di partai politik. Akibatnya, tugas sebagai abdi negara bersilang dengan kepentingan politik praktis: membidik dan mempertahankan kekuasaan, bukan melayani rakyat.
Inilah titik terburuk dari kekacauan tata kelola. Ketika pejabat negara lebih sibuk mengamankan posisi politiknya, maka pelayanan publik menjadi korban. Yang terjadi adalah negara bekerja untuk partai, bukan partai bekerja untuk negara.
Komentar