Program Banyak, Tapi Tidak Menyentuh Akar Masalah
Sepanjang 2025, pemerintah meluncurkan berbagai program: BOSDA pendidikan gratis untuk lebih dari 68 ribu siswa, pengadaan 89 unit satelit internet, 669 komputer, serta revitalisasi 67 sekolah.
Namun, menurut Akademisi ekonomi UMMU ini, program tersebut lebih menyerupai “daftar kegiatan” ketimbang desain kebijakan yang utuh.
“BOSDA membantu biaya, tapi tidak menyelesaikan kekurangan guru. Satelit dan komputer ada, tapi tanpa listrik stabil dan kapasitas guru, itu hanya jadi aset diam. Renovasi gedung penting, tapi tanpa guru dan sistem pembelajaran yang hidup, itu hanya memperbaiki wadah, bukan isi,” ujarnya.
Ketimpangan Wilayah: Taliabu Jadi Alarm
Kritik juga mengarah pada ketimpangan implementasi di tingkat wilayah. Realisasi anggaran UPT Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu hanya 36,50 persen, jauh di bawah daerah lain yang mendekati 100 persen.
Sofyan menyebut ini sebagai sinyal serius.
“Wilayah yang paling sulit dijangkau justru berisiko menjadi yang paling tertinggal. Ini bentuk marginalisasi ganda—sulit diakses layanan, sekaligus gagal dijangkau anggaran,” katanya.
Data BPS: Alarm Putus Sekolah di Usia Kritis
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kritik tersebut. Pada usia 7–12 tahun, angka partisipasi sekolah mencapai 99,04 persen. Namun, angka itu menurun drastis pada jenjang berikutnya.
Kelompok usia 16–18 tahun hanya mencatat 79,62 persen masih sekolah, sementara hampir 20 persen sudah tidak atau belum pernah sekolah. Kondisi lebih parah terjadi pada usia 19–23 tahun, di mana hanya 25,38 persen yang masih melanjutkan pendidikan.
Komentar