Secara agregat, sekitar 23,90 persen penduduk usia 7–23 tahun di Maluku Utara tidak atau belum pernah sekolah.
“Masalah kita bukan lagi akses pendidikan dasar, tetapi keberlanjutan pendidikan. Banyak anak berhenti di tengah jalan, terutama saat transisi ke SMA dan perguruan tinggi,” jelas Sofyan
Dimensi Gender dan Tekanan Ekonomi
Fenomena ini juga menunjukkan dimensi gender. Laki-laki usia 16–18 tahun lebih banyak keluar dari sekolah dibanding perempuan. Hal ini diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi yang mendorong mereka masuk ke dunia kerja lebih cepat.
“Kebijakan pendidikan tidak bisa netral. Ia harus sensitif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan gender, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tekanan ekonomi tinggi,” tambahnya.
Antara Pencitraan dan Realitas
Sofyan menegaskan, tingginya realisasi anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan kebijakan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pencitraan program “pendidikan gratis” tanpa menyentuh akar persoalan.
“Realisasi anggaran hanya menunjukkan uang telah dibelanjakan, bukan bahwa masalah telah diselesaikan. Jika anak masih putus sekolah, guru belum merata, dan akses antar pulau masih timpang, maka klaim keberhasilan itu patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa tanpa perubahan paradigma, kebijakan pendidikan Maluku Utara akan terus gagal menjawab karakter geografisnya sendiri.
“Selama pendidikan masih dikelola dengan logika daratan, maka wilayah kepulauan akan selalu tertinggal—meski anggaran terus meningkat,” pungkasnya.***
Komentar