Pendukung industri tambang sering mengatakan: “Daerah sudah diuntungkan.”
Benarkah? Mari kita uji dengan simulasi paling minimal. Bagaimana jika hanya 1 persen dari nilai ekspor Maluku Utara benar-benar tinggal di daerah?
Jawabannya: Rp2,23 triliun per tahun. Dua persen berarti Rp4,47 triliun. Tiga persen mencapai Rp6,7 triliun.
Dengan dana sebesar itu, Maluku Utara bisa membangun dan memelihara jalan tanpa menunggu dana pusat, memulihkan sungai dan pesisir yang rusak akibat industri, memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, serta menyiapkan dana cadangan ketika harga nikel jatuh.
Pertanyaannya menyengat: mengapa satu persen saja tidak pernah bisa tinggal?
Jawabannya ada pada desain kekuasaan ekonomi. Pajak-pajak utama industri tambang seperti PPh badan, PPN, bea keluar—dipungut di pusat. Perusahaan-perusahaan raksasa itu mencatat laba di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Sementara Maluku Utara hanya menerima Dana Bagi Hasil yang tipis dan fluktuatif.
Sebaliknya, kerusakan ekologis tidak pernah ikut pindah.
Lumpur tambang tinggal di sungai. Hutan yang dibabat tidak ikut diekspor. Konflik sosial tidak tercermin di laporan keuangan.
APBD daerah akhirnya berfungsi sebagai subsidi tak langsung bagi industri global: daerah membayar ongkos lingkungan dan sosial agar ekspor tetap mengalir.
Hilirisasi sering dipuja sebagai bukti keberhasilan. Tetapi hilirisasi di Maluku Utara adalah industri tanpa kedaulatan. Ia padat modal, tertutup, dan terhubung langsung dengan pasar luar negeri, bukan dengan ekonomi lokal.
Nilai tambah meningkat, tetapi kendali tetap di tangan investor, pajak utama tidak tinggal di daerah, dan masyarakat lokal tetap berada di posisi bawah rantai nilai. Dengan kata lain, proses produksi dipindahkan, tetapi kuasa ekonomi tidak.
Komentar