“Jangan sampai hak yang diberikan tidak sebanding dengan kewajiban yang dijalankan. Disiplin adalah kunci utama,” ujarnya.
Menariknya, Halmahera Selatan menjadi salah satu dari hanya empat daerah di Provinsi Maluku Utara yang masih konsisten menerapkan kebijakan TPP, bersama Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kota Ternate.
Tak hanya soal kedisiplinan, Sekda juga menyoroti pentingnya pelaporan data dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta seluruh OPD segera melengkapi data yang dibutuhkan agar Pemkab Halsel tetap berada di zona hijau dalam upaya pencegahan korupsi.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Komentar