Dalam situasi ekonomi nasional yang sulit saat ini, hilangnya ekspor Indonesia ke AS akan berdampak signifikan pada ekonomi nasional. Renegosiasi AS-RI masih berlangsung. Bukan tidak mungkin keanggotaan RI dalam BoP tidak mengungkit daya tawar RI terhadap AS. Terlebih, Trump tahu bahwa ekonomi Indonesia sedang terjepit sehingga Prabowo akan dipaksa menyerah.
Tapi kalau RI patuh pada AS, bukan saja Prabowo akan menghadapi tekanan internal, tapi juga eksternal. Dari internal, para pebisnis nasional menganggap kesepakatan Juli terlalu menguntungkan AS dan para pengamat menilai kesepakatan itu sama dengan menggadaikan kedaulatan negara. Dari sisi eksternal, saya menduga permintaan renegosiasi oleh Prabowo disebabkan ada tekanan dari Cina mengingat kesepakatan Juli mensyaratkan Indonesia tak boleh mengekspor barang Cina yang diproduksi di Indonesia.
Dari sisi Indonesia sebagai pelopor GNB yang anti-pejajahan dan pendukung konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, reputasi ini akan runtuh karena BoP dibentuk tidak berujuan melahirkan negara Palestina, melainkan lembaga internasional baru pengganti PBB pimpinan imperialis AS. Dus, keikutserta RI akan semakin jauh menggerus legitimasi pemerintahan Prabowo di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global yang kian tak pasti.
Eskalasi Iran-AS yang terus meningkat – mungkin akan berujung pada all out war – Indonesia akan menghadapi tekanan ekonomi skala besar mengingat harga minyak dunia akan melejit. Ekonomi nasional yang tertekan akan memicu ramifikasi persoalan sosial dan politik di tengah kesulitan ekonomi rakyat yang tidak mudah diatasi pemerintah. Meningkatnya harga minyak dunia akan melemahkan rupiah yang bisa memicu krisis moneter seperti tahun 1998.
Nampaknya, di bawah pemerintahan Prabowo, kinerja politik luar negeri kita merosot. Dalam gejolak geopolitik global yang menuntut kapasitas diplomasi yang mumpuni untuk merespons masalah-masalah domestik yang serius dan gigantik, tak terdengar manuver Menteri Luar Negeri RI Sugiono di panggung internasional. Bahkan, bergema narasi yang menyesatkan bahwa bergabungnya RI kedalam BoP menunjukkan pengakuan internasional atas leadership Indonesia.
Sugiono bukan diplomat karier dan tak punya pengalaman dalam diplomasi luar negeri. Terlebih, ia mengisolasi diri dari Kementerian Luar Negeri. Penyebabnya, Prabowo ingin mengendalikan polurgi ke dalam tangannya sendiri. Kemenlu dipinggirkan. Ia sengaja menggunakan Sugiono yang loyal kepadanya tetapi tak punya wawasan cukup terkait diplomasi yang kompleks, untuk memudahkannya mengambil keputusan cepat. Sayangnya, simplifikasi polurgi taruhannya tak kecil bagi negara.
Tangsel, 26 Januari 2026
Komentar