Tragedi kemanusiaan pun sempat terjadi. Beberapa waktu lalu, seorang warga Loloda meninggal dunia karena tidak sempat mendapatkan layanan kesehatan akibat jauhnya akses ke rumah sakit. “Ini bukti nyata bahwa RSP di Loloda bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan mendesak. Pemindahan ini adalah bentuk pengabaian terhadap nyawa rakyat,” kata Muslim.
Kejati Malut Didesak Bertindak
Kini, sorotan publik tertuju pada Kejati Malut. Apakah aparat penegak hukum berani membongkar skandal ini hingga ke akar-akarnya, termasuk dugaan keterlibatan Gubernur Sherly dan keluarganya? Atau, akankah kasus ini kembali tenggelam seperti banyak proyek mangkrak lainnya?
“Jangan biarkan hukum tunduk pada kekuasaan. Kejati Malut harus membuktikan bahwa mereka berdiri di pihak rakyat, bukan penguasa,” tutup Muslim Arbi.
Skandal RSP Halbar adalah cerminan dari bagaimana proyek-proyek vital bisa diselewengkan demi kepentingan segelintir elite. Ketika nyawa rakyat dipertaruhkan, maka pembiaran adalah kejahatan. Sudah saatnya hukum bicara lantang.
Komentar