Ekonomi Indonesia berpotensi kian tertekan pada waktu dekat mendatang. Pada 12 Desember, Fiansial Times dan Reuters melaporkan, kesepakatan dagang RI-AS yang dicapai pada Juli 2025 terancam batal. Presiden AS Donald Trump frustrasi karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memperlambat dan mengingkari komitmen penurunan bea masuk ekspor Indonesia ke AS.
Sejumlah pihak di AS memperkirakan Indonesia berpotensi dikenai tarif lebih tinggi ketimbang Malaysia, Thailand, dan Kamboja (Kompas, 12 Desember 2025). Pada April silam, Trump mengumumkan Indonesia dikenai bea masuk impor sebesar 32 persen. Setelah perundingan Juli 2025, tarif tersebut turun menjadi 19 persen pasca Indonesia menyetujui penghapusan tarif impor dari AS.
Pemerintahan Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan virtual dengan Utusan Dagang AS pada Kamis malam, 11 Desember 2025, yang akan menjadi pembahasan lanjutan terkait dinamika kebijakan tarif resiprokal AS yang menimbulkan kewaspadaan di kalangan pelaku industri dalam negeri. Sejumlah asosiasi dan forum bisnis internal menerima informasi mengenai indikasi kesepakatan sulit dipenuhi pemerintah.
Pasalnya, dunia bisnis dan politik melihat kesepakatan RI-AS terlalu menguntungkan AS dan merugikan Indonesia. Para pengamat menilai kesepakatan itu menggerus kedaulatan negara. Bila nanti renegosiasi gagal mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, kebijakan tarif AS yang lebih tinggi daripada 32 persen, maka akan mempengaruhi biaya ekspor, akses pasar, hingga stabilitas perencanaan produksi industri.
Trump menganggap Prabowo bandel. Kemarahan Trump mungkin juga dikipasi oleh perasaan bahwa Prabowo lebih dekat ke Cina dan Rusia ketimbang AS. Padahal, AS adalah pasar ekspor Indonesia yang utama. Di lain pihak, Prabowo telah mengunjungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping masing-masing sebanyak dua kali sejak terpilih menjadi presiden. Sementara dia belum pernah ketemu Trump kecuali sepintas dalam pertemuan multilateral.
Rusia sedang ditekan AS untuk menerima proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diinisiasinya. Sementara Cina adalah kompetitor utama AS yang sedang mengancam supremsi AS di tingkat global. Kalau Trump terus menekan Prabowo untuk menerima kesepakatan Juli tanpa perubahan berarti, Prabowo akan dihadapkan pada situasi dilematis.
Situasi ekonomi domestik yang menimbulkan keresahan sosial, utang yang terus membesar, dan musibah banjir bandang di Sumatera yang membutuhkan dana jumbo untuk merehabilitasi lingkungan dan membantu jutaan warga terdampak, akan lebih jauh mengecilkan ruang fiskal. Pada saat bersamaan, berkurangnya anggaran transfer ke daerah secara signifikan mereduksi kemampuan daerah membangun infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja.
Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana BI ke bank-bank Himbara untuk menggerakan mesin ekonomi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pasalnya, pasar tidak kekurangan likuiditas. Harapannya agar dana Himbara mengalir ke kreditor tak mendapat respons. Masalanya, daya beli masyarakat menurun sehingga pengusaha berpikir seribu kali untuk meminjam uang mengekspansi usaha.
Koperasi Merah Putih untuk membanjiri likuiditas ke usaha kecil belum terdengar efektivitas. Sementara rogram Makan Siang Gratis (MBG) masih bermasalah. Kearifan Prabowo menangani bencana Sumatera juga dipertanyaan karena ia menolaknya menetapkan malapetaka itu sebagai bencana nasional. Sikap Prabowo ini dicurigai sebagai cara untuk menghindari konsekuensi hukum, ekonomi, dan politik, karena ada lingkaran dalam istana yang berpotensi terseret.
Komentar