Surabaya, 7 November 2025 – Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap mengambil alih dan menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai kebijakan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah hubungan dengan Tiongkok.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Muslim Arbi menilai keputusan Prabowo berpotensi menunjukkan tekanan dari pihak asing, terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
“Kita masih negara berdaulat. Kedaulatan negara adalah harga mati. Tapi dalam kasus kereta cepat ini, seolah negara mendapat tekanan dan intervensi berat dari asing, yaitu RRT,” ujarnya.
Muslim juga mempertanyakan kesediaan pemerintah menanggung seluruh kerugian proyek Whoosh, yang disebut mencapai Rp24 triliun, dan menilai langkah itu berisiko menyeret pemerintah dalam beban utang yang bukan sepenuhnya tanggung jawab negara.
“Kalau semua kerugian Whoosh ditanggung Presiden karena kebijakan Jokowi dan Luhut, apakah Prabowo siap menanggung dan membayar utang sebesar itu?” kata Muslim.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek Whoosh sejak awal dianggap bermasalah, terutama karena pembiayaan dan keterlibatan Tiongkok yang dinilai terlalu dominan. “Whoosh bukan sekadar investasi dagang, tetapi bisa menjadi bentuk intervensi atas kedaulatan bangsa,” tambahnya.
—
Komentar