Ia menilai, dengan peningkatan status menjadi Kantor Wilayah Bulog Maluku Utara, maka koordinasi logistik, pengawasan stok, dan penyaluran beras bantuan ke daerah-daerah terpencil dapat lebih cepat dan efisien. Selain itu, kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kebutuhan pangan di Maluku Utara bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus menunggu persetujuan dari Ambon.
“Apalagi saat ini pemerintah tengah membangun enam gudang baru di Maluku Utara. Dengan tambahan infrastruktur ini, sudah selayaknya diikuti dengan peningkatan status kelembagaan agar distribusi pangan semakin optimal,” tambahnya.
Usulan tersebut disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, yang menilai langkah Iqbal Ruray merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian logistik di wilayah kepulauan.
Komentar