“Kalau kebijakan pendidikan hanya untuk Polcamu alias politik cari muka, maka yang dikorbankan adalah generasi kita sendiri. Anak-anak kita butuh ruang belajar, bukan ruang pencitraan,” pungkasnya.
Kritik keras dari kalangan akademisi ini mempertegas bahwa digitalisasi pendidikan di Maluku Utara sedang kehilangan arah. Di atas kertas, program ini tampak modern dan canggih, namun di lapangan, sekolah-sekolah masih berjuang dengan bangku patah, jaringan yang mati, dan ruang kelas yang nyaris roboh.
Tanpa fondasi infrastruktur yang kokoh dan kebijakan yang mendengar suara para pendidik, digitalisasi hanya akan menjadi proyek kosmetik, bersinar di media, tetapi gelap di ruang kelas.
Tangapan Pemprov: Digitalisasi sebagai Strategi Modernisasi
Menanggapi kritik ini, sumber internal di Pemprov mengungjapkan bahwa Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan bagian dari strategi lebih luas yaitu pemerataan konektivitas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan publik.
Sambung dia, Pemprov Maluku Utara bekerjasama dengan Telkomsat untuk mempercepat jangkauan internet satelit ke wilayah-terpencil (3T) sebagai pondasi implementasi pembelajaran digital. Contoh yang diangkat: sekolah-sekolah di Halmahera dan Morotai yang mulai terkoneksi internet satelit.
Gubernur menegaskan bahwa “dengan demikian, semua desa, puskesmas, dan sekolah yang di daerah blank spot dapat terkoneksi di 2025.”ungkap sumber ini.(***)
Komentar