Lebih lanjut, Suaib mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada citra modernisasi. Ia menegaskan, digitalisasi tanpa pemerataan sarana justru berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah di Maluku Utara.
“Saya kira digitalisasi itu penting, tapi harus proporsional. Kalau daerah-daerah sudah maju, silakan. Tapi kalau sekolah-sekolah SMU dan SMJ saja masih kekurangan bangku, papan tulis, dan ruang layak belajar, maka itu bukan prioritas. Pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi fasilitas fisik dan menambah alokasi BOSDA,” tegas Ketua Fraksi PKS itu.
Suaib juga menyinggung soal kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang menurutnya masih banyak dikritik karena besaran dan penyalurannya belum maksimal. Ia mendesak Pemprov Maluku Utara agar menaikkan nilai BOSDA untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah.
“Kebijakan BOSDA juga masih banyak yang mengkritisi. Banyak sekolah yang belum bisa berbuat banyak karena dana yang terbatas. Bahkan masih ada guru-guru yang mengajar pagi tanpa sarapan karena tidak ada alokasi anggaran tambahan,” ungkapnya.
Melalui pernyataan itu, Is Suaib menegaskan posisinya bahwa digitalisasi pendidikan hanya bisa berjalan efektif jika didahului oleh pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
”Fraksi PKS akan kawal kritis usulan program ini di tingkat pembahasan”tandasnya.
Komentar